Balada Festival Demokrasi

oleh Milki Amirus Sholeh
Mahasiswa Pascasarjana Culture Studies Universitas Indonesia

Iklan baliho tokoh publik yang digadang-gadang akan “Nyapres” ataupun menaikkan elektabilitas itu kini menjadi buah bibir. Timbul pertanyaan keberadaan baliho memungkinkan sebagai publikasi apakah masih berdampak pada elektabilitas tokoh dalam waktu lama? Atau mungkin keberadaan wahana citra sosial tersebut tidak lain juga dapat diartikan sebagai kurangnya imajinasi rasional politisi dalam menggambarkan kembali animo publik kepada sistem politik yang ada.

Jika kita seolah masih bersikukuh bahwa merebaknya jumlah baliho tokoh politik itu diakibatkan satu dari kelonggaran kritik sosial, maka kita sedang menguji akal sehat betapa ramainya kritik dari berbagai platform media sosial ataupun “sorak-parau” demonstran di jalanan. Terlebih lagi, nuansa pragmatisme politik lebih kentara sebagai hasrat kekuasaan dari pada politik sebagai “adhiluhung” Atau kita mengira tokoh politik itu sedang berusaha menunjukkan eksistensinya sekalipun sulit kembali mendapatkan derma kepercayaan dari publik. Kadang hadir dalam pikiran kita bahwa sesuatu yang ada tidak tentu memiliki kegunaan.

Meminjam istilah Heiddeger iklan baliho dapat dipilah mana yang bisa dianggap sebagai Daz Sein (ada semestinya) dan mana Daz Sollen (idealnya ada). Publik menawarkan kepatuhan pada masa-masa kritis pandemi namun harus melahirkan resistensi kepada fenomena nir-empati yang dipertontonkan ke tengah disiplinitas masyarakat yang diawasi secara ketat oleh aparat. Sayangnya, rilis hasil survei dari Akar Rumput Research and Consulting elektabiltas sosok seperti Puan Maharani, Airlangga Hartanto, maupun Agus Herlambang Yudhoyono yang marak iklan kampanyenya guna mendongkrak elektabilitasnya justru jauh di bawah nama seperti Anies Baswedas 17,01%, Prabowo Subianto 14,31%, serta Ganjar Pranowo 11,25%.

Mirisnya lagi, janji-janji idealisme dan nasionalisme dari tokoh-tokoh tadi nyatanya tidak mengembalikan apa-apa. Meminjam istilah Hadiz dan Bourchier (2003) yang mengkritik politisi yang kerap memperpanjang durasi kekuasaannya untuk tetap menjadikan politik sebagai proses pencarian nafkah. Indikasi ini pun menjadi potret gelap bagi politik di Indonesia, sehingga muncul  plesetan partai politik tak ubahnya sebagai Perseroan Terbatas.

Hajat Festival

Karena tidak ada kepastiannya mengenai kritik soal budaya bersolek politik di tengah orang patuh pada aturan di masa pandemi ini. Maka kita harus terbiasa melepaskan persepsi politik lebih serius dari sebelumnya. Persis sebuah momentum “hajatan”, publik dengan sendirinya akan menganggap iklan politik sebagai peramai sorak gembira festival.

Ariel Heryanto (2000) melihat adanya iklan kampanye dan konstestasi bukan pada masanya ini sebagai satu bagian politik intertainment yang menghibur masyarakat. Tidak benar rasanya membayangkan setelah reformasi dan beberapa masa-masa pemilihan umum lalu masyarakat kita seolah-seoalah masih “bodoh” tentang politik serta kacaunya administrasi dan transparansi dari kerja para politisi di hadapan publiknya. Justru rentetan peristiwa itu telah mengubah sebagian besar persepsi kita bahwa demokrasi kita bisa menjadi ajang festival-festival-an.

Tanpa rasa empati pada publik, politisi justru hanya akan menjadi bahan cemoohan. Inilah pentingnya aktor atau politisi melihat situasi dan kondisi publik-nya. Sekalipun frase kata-katanya terlihat penuh optimisme dalam setiap reklame. Ini hanya menstimulus publik untuk memperkuat rasa tidak simpati pada sosok serta partai politik.

Pertunjukan semacam ini bukan kali pertama, alih-alih mengkikuti perkembangan zaman, justru frase ini tidak kalah politisnya. Artinya alasan mengikuti zaman tidak lain hanya sebatas eufimisme dari semangat mengikuti perkembangan kapital.

Sebagai penutup, bagi partai politik merawat pendidikan politik lebih dikedepankan pada publik dibandingkan menghamburkan biaya mahal tanpa visi yang jelas. Iklan yang tidak murah tersebut sejatinya dapat dijadikan investasi jika diarahkan guna membangun suprastruktur pengembangan pendidikan literasi politik pada internal atau eksternal partai. Akhirnya, harapan publik dari para aktor-aktor politik mesti memiliki kepekaan situasi realitas dengan nilai-nilai keadaban. Sehingga, demokrasi kita tidaklah sebatas perhelatan festival semata.