Benarkah Indonesia Failed Nation?

Saat pemerintah gagal maka negara telah gagal. Kegagalan bangsa akan berdampak pada perpecahan. Setidaknya itulah situasi yang saat ini tengah menghiasi media sekaligus menjadi ketakutan publik.

Dalam negara demokratis, berbagai narasi seperti ‘Failed Nation’ hingga ‘Ungoverned Government’ bisa dimaknai sebagai kritik yang konstruktif. Demokrasi memberikan kebebasan bagi publik untuk melihat, memaknai, dan merespon kinerja pemerintah di negaranya.

Namun, dibutuhkan kejelasan makna terlebih dahulu untuk memaknai dua narasi yang tengah berkembang tersebut. Jangan sampai kita salah kaprah dalam mengartikan hingga berakhir pada tindakan-tindakan yang kurang bermakna.

Failed Nation Terkesan Berlebihan

Berbicara mengenai negara dan bangsa tentu akan memiliki makna yang berbeda. Secara sederhana bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah hingga bahasa hingga bisa mengklaim kelompok mereka sebagai sebuah bangsa yang satu, atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan ‘Nation’.

Sedangkan negara bisa didefinisikan sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk memerintah, mengatur, dan melayani atas nama komunitas atau bangsa yang telah terbentuk. Atau dalam bahasa Inggris adalah ‘State’.

Jika mengacu pada definisi di atas, maka makna dari ‘Failed Nation’ atau ‘Bangsa yang Gagal’ saat disampaikan oleh politisi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas kuranglah tepat dan bahkan cenderung berlebihan. Ibas bahkan menganalogikan jika bangsa ini secara keseluruhan, tidak hanya negara, tetapi mulai dari komunitas terkecil seperti masyarakat hingga pemerintah benar-benar telah collapse.

Padahal, menurut saya pernyataan yang lebih tepat dan tidak cenderung berlebihan adalah ‘Failed States’ atau ‘Negara yang Gagal’. Secara konstitusional, negara dijalankan oleh pemerintah sedangkan masyarakat adalah objek dari kekuasaan yang berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Sehingga penafsiran ‘Failed States’ akan lebih tepat karena diartikan negara, yang dijalankan oleh pemerintah telah gagal dalam mencapai tujuan negara.

Mengartikan Failed States

Mulanya, konsep dari ‘Failed States’ dipopulerkan oleh Madeline Albright seorang Diplomat Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an, kemudian istilah tersebut mulai santer digunakan untuk mengamati kinerja pemerintah di berbagai negara oleh PBB.

Definisi dari ‘Failed States’ yang paling populer disampaikan oleh seorang peneliti politik internasional, Ira W. Zartman yaitu: “Situasi saat negara tidak lagi mampu untuk memenuhi fungsi dasar negara,”. Secara sederhana kita bisa menafsirkan bahwa fungsi dasar negara adalah hal-hal yang tercantum dalam konstitusi negara. Kemudian untuk Indonesia maka tujuan negara kita adalah seperti apa yang tercantum dalam preambule UUD 1945.

Sedangkan menurut Alina Popescu dan Valentin Cojanu dalam jurnal Analysis of Failed States: Some Problems of Definition and Measurement yang terbit pada tahun 2007, istilah Negara Gagal adalah saat pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar.

Dalam jurnal yang sama, disebutkan bahwa negara berkembang akan cenderung kesulitan jika harus berhadapan dengan beberapa isu seperti: isu kemanusiaan, kerusakan lingkungan, stabilitas regional, pandemi global, hingga kejahatan transnasional. Pandemi Covid-19 masuk dalam isu tersebut, dan sayangnya Indonesia memang masuk dalam kategori negara berkembang.

Pemerintah Harus Bertindak Lebih

Jika melihat penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah, setidaknya kita semua sepakat bahwa pemerintah tentu tengah mengusahakan yang terbaik. Namun, ternyata baik saja tidaklah cukup, dibutuhkan respon yang lebih cepat.

Situasi pengendalian Covid-19 saat ini memang mengkhawatirkan. Angka kematian meningkat drastis sejak 28 Mei 2021 hingga mencapai 1.000 kematian pada 6 Juli 2021, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain penanganan Covid-19 yang menjadi perhatian, masyarakat harus bersedih karena Indonesia yang ‘turun kelas’ menjadi negara dengan berpendapatan menengah ke bawah menurut penilaian Bank Dunia.

Perlu disadari bahwa negara memang memiliki banyak keterbatasan mulai dari materi hingga SDM. Berbagai keterbatasan ini setidaknya harus menjadi ‘trigger’ lebih bagi pemerintah sekaligus alarm, bahwa pemerintah harus segera memberikan kebijakan yang benar-benar efektif baik bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian negara.

Masih belum terlambat dan masih ada harapan. Pemerintah bisa mulai mengevaluasi berbagai kinerjanya, baik secara struktural-institusional, hingga efektivitas dari implementasi kebijakan di tengah krisis multi-dimensi seperti ini.

Jangan sampai narasi ‘Ungoverned Government’ atau pemerintah yang tidak bisa memerintah justru menjadi realita karena kurangnya sensitivitas pemerintah akan berbagai keresahan dan kebutuhan publik.

Di sisi lain, pemerintah jangan sampai menambah ‘medan perang’ baru, berupa konflik sosial-politik. Soliditas dan stabilitas politik antar lapisan masyarakat bisa menjadi kunci utama kesuksesan penanganan pandemi, dan pemerintah harus bisa menjamin itu.

Bangsa ini tidaklah gagal, dan terlalu dini untuk mengatakan negara gagal. Bangsa ini sedang bergotong-royong dan tengah berusaha untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.