Demokrasi Butuh Kebebasan Berpendapat

Demokrasi sedang menghadapi persoalan yang sangat krusial, di beberapa negara yang mempraktikkan demokrasi telah menimbulkan kekecewaan dan menyentak pemahaman banyak warga negara dan pendukung demokrasi. Hal ini ditandai dengan menurunnya kualitas tatanan di negara demokrasi seperti penyusutan ruang sipil dengan penurunan kebebasan sipil, pengekangan terhadap masyarakat sipil, dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Erosi demokrasi ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara mengelola sistem demokrasi secara baik. Pemerintah dan partai politik belum berperan signifikan dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Di sisi yang lain negara demokratis kerap abai terhadap distribusi keadilan (distribution of justice) dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Kita sungguh mafhum bahwa prinsip utama dari demokrasi, yakni pengendalian oleh rakyat dan kesetaraan politik.

 

Kasus Indonesia

Beberapa minggu lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melayangkan kritik dengan poster yang menggambarkan bahwa Presiden Jokowi merupakan kepala negara yang The King of Lip Service. Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa UGM menjuluki Jokowi dengan sebutan presiden “Orde (Paling) Baru”. Sasaran kritik bukan hanya pada Jokowi, tetapi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga menjadi sasaran kritik dari kalangan mahasiswa, mereka menyebut wakil presiden sebagai The King of Silent. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menjadi sasaran kritik dari mahasiswa, mereka menobatkan Puan sebagai The Queen of Ghosting.

Kritik yang dilayangkan oleh mahasiswa tersebut merupakan respon mereka terhadap situasi sosial politik di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, kritik menjadi salah satu suara yang mesti didengar oleh pejabat publik. Sebab dengan adanya kritik, ruang publik akan menjadi lebih hidup, debat publik menjadi hal lumrah dalam pendewasaan demokrasi. Sayangnya dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan berbagai instrumennya tak bisa dibendung.

Padahal dalam catatan Democracy Index 2020 yang dilakukan oleh The Economist Intellegence Unit melihat lima kategori dalam penilaian negara demokratis. Pertama, Proses elektoral dan pluralism; kedua, fungsi pemerintahan; ketiga, partisipasi politik; keempat, budaya politik; kelima kebebasan sipil. Kelima faktor tersebut menjadi ukuran yang signifikan apakah negara tersebut bisa disebut sebagai demokrasi penuh (Full democracies), demokrasi yang cacat (Flawed democracies), rezim hibrida (Hybrid regime), atau rezim otoriter (Authoritarian regimes).

Dalam laporan tersebut, Indonesia berada dalam peringkat 64 dengan kategori sebagai negara yang demokrasinya cacat (Flawed democracies). Yang paling mengkhawatirkan skor budaya politik kita rendah dengan point 4.38, serta kebebasan sipil kita juga rendah di point 5.59. Kita berada jauh di bawah Timur Leste, di bawah India dan juga Philipina. Tentu saja ini menjadi cacatan buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi sangat menekankan pada kebebasan sipil untuk menyatakan pendapat. Kritik diperlukan untuk mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa keluar dari track demokrasi.

Hal senada juga dilihat oleh survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan, 57,7 persen masyarakat sepakat bahwa aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang pandangan politiknya tak sejalan dengan pemerintah. Sebanyak 20,8 persen respon menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi. Sementara 53 persen responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemontrasi. Kemudian sebanyak 21,9 persen responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia makin tidak demokratis, banyak warga negara semakin takut menyatakan pendapat dan berdemontrasi.

Tentu saja mengembalikan kebebasan perbendapat pada rakyat adalah unsur penting dalam demokrasi. Hal tersebut merupakan implementasi adanya pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Kritik juga menjadi penanda bahwa partisipasi publik menentukan arah pengambil kebijakan. Kebebasan warga negara adalah sebuah keniscayaan bagi negara yang menganut demokrasi. Sebab sistem ini menjanjikan kuasa rakyat terlindungi, kebebasan individu dijunjung, kebebasan berekspresi mendapatkan tempat, sehingga ruang publik kita semakin sehat.

Jadi pemerintah tidak perlu takut jika ada kritik dari rakyat. Kritik menjadi pengingat bahwa jabatan yang diemban memiliki periodisasi. Bahwa alam demokrasi sangat menghendaki kuasa rakyat.