Demokrasi dan Pentingnya Peran Pemuda

oleh Ramadhika Saputra
Alumnus Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Sudah lebih dari dua puluh tahun bangsa kita telah menerapkan sistem demokrasi. Namun sampai titik ini, demokrasi yang berjalan masih dipenuhi beragam permasalahan. Demokrasi yang diberlakukan masih sebatas pada tahapan prosedural semata dan belum mengenai subtansi dari demokrasi itu sendiri. Parahnya, situasi politik yang ada saat ini dapat memukul mundur demokrasi dan memungkinkan Indonesia kembali ke dalam jurang otoritarianisme.

Bangsa ini pernah berada di bawah genggaman rezim despotik selama lebih dari tiga dasawarsa. Sampai pada akhirnya setelah melewati proses perjuangan yang begitu panjang, kepemimpinan otoritarian tersebut runtuh dan digantikan oleh sistem demokrasi yang lebih terbuka. Peliknya era otoritarian tersebut masih tersimpan dalam bongkahan ingatan buruk di sebagian besar masyarakat Indonesia. Jangan sampai Indonesia kembali lagi ke jurang yang sama.

Problematika demokrasi Indonesia saat ini adalah persoalan di mana pemerintah cenderung tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan terjerat jaring pusaran oligarki, yang perlahan mematikan trah demokrasi. Kita dapat melihatnya dalam permasalahan RUU KPK dan Omnibus Law beberapa waktu lalu yang telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat luas namun tetap saja disahkan oleh pemerintah. Secara jelas bahwa pemerintah menutup mata atas keinginan rakyatnya. Selain itu di era saat ini kembali terjadi penyusutan ruang sipil baik dalam kebebasan berpendapat ataupun berserikat.

Hal seperti itu menjadikan demokrasi di Indonesia memiliki corak seperti negara otoriter. Data yang dikeluarkan oleh The Economist Intellegence Unit pada 2020 silam, menyatakan indeks demokrasi Indonesia mencapai titik terendah dalam 14 tahun terakhir dan termasuk dalam kategori flawed democracies (demokrasi cacat).

Lalu pertanyaan yang timbul adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan pemuda dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita perlu membahas lebih lanjut makna dari demokrasi itu sendiri. Sejatinya demokrasi merupakan ide yang sudah lama hadir di sejarah manusia. Ide demokrasi sudah mencuat semenjak era Yunani kuno. Dalam perjalanannya, ide mengenai demokrasi terus mengalami perkembangan sehingga memiliki banyak bentuk. Akan tetapi hakikat dari demokrasi tetap sama, yaitu sebuah sistem politik yang melimpahkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, di mana wewenang untuk memerintah masyarakat didasarkan atas penugasan serta persetujuan dari masyarakat. Dengan kata lain, kekuasaan wajib hukumnya dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai.

Jika mengacu pada pemikiran Robert A. Dahl dalam karyanya Democracy and Its Critics, terdapat tujuh prinsip yang perlu ada sehingga suatu negara dapat dikatakan demokratis. Pertama, kontrol atas kepentingan pemerintah; kedua, hak memilih dan dipilih; ketiga, pemilihan yang teliti dan jujur; keempat kebebasan berpendapat tanpa ancaman; kelima, kebebasan berserikat; keenam, kebebasan membentuk asosiasi; ketujuh, kebebasan mengakses informasi. Bagi Dahl, negara yang dikatakan demokratis adalah negara yang menerapkan ketujuh prinsip ini. Prinsip-prinsip ini bukanlah hal yang utopis dan bisa dilakukan jika ada kemauan politik (political will) dari penyelenggara negara dan hadirnya partisipasi publik.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan instrumen terpenting dan menjadi nafas utama dalam demokrasi. Ketika partisipasi publik tidak ada atau bahkan dikekang, maka demokrasi akan berjalan pincang. Paradoks adalah kata yang tepat bila suatu negara mengatakan dirinya demokratis, tetapi tidak melibatkan rakyatnya dalam menyelenggarakan negara.

Permasalahan partisipasi publik ini masih menjadi rapor merah bagi demokrasi Indonesia. Dan di sinilah kaum muda bisa ambil bagian dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Untuk menumbuhkan partisipasi politik masyarakat, diperlukan adanya proses pembentukan kesadaran. Penting dijelaskan kepada seluruh rakyat bahwa keterlibatan mereka dalam demokrasi adalah hal yang krusial. Kita sebagai pemuda dapat memberikan pendidikan politik serta sosialiasi politik kepada masyarakat. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama selaku generasi yang akan menopang pundak bangsa dikemudian hari.

Temuan yang saya lihat, bahwa sampai saat ini telah banyak pemuda yang memberikan pendidikan politik melalui berbagai platform digital kontemporer, seperti yang dilakukan Amanat Institute, Pintar Politik, Narasi, dan beragam lainnya. Hal ini merupakan langkah positif dan memberikan harapan bagi kita, bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki masa depan. Dari ruang-ruang digital, kita membangun wacana dan berdiskusi untuk kebaikan Indonesia. Ketika pencerdasan masyarakat terjadi, mereka akan yakin dan bergerak bersama ketika terdapat penyelewengan kekuasaan dan tidak terlaksanananya distribusi keadilan, contohnya seperti gerakan reformasi dikorupsi, penolakan RUU KPK, dan Omnibus Law. Di mana gerakan tersebut juga diprakarsai oleh para pemuda.

Peran Pemuda

Perlu kita sadari catatan sejarah bangsa ini selalu dipenuhi serta dimulai oleh kebangkitan dan api semangat pemuda. Mulai dari pra-kemerdekaan, pemuda selalu ambil peran dalam perjuangan bangsa. Pemuda hampir selalu menjadi ujung tombak dalam membawa angin perubahan. Oleh karenanya sudah waktunya bagi kaum muda saat ini untuk terus mewarisi tradisi perjuangan ini. Sehingga nantinya dapat menghadirkan kemajuan dan perkembangan bagi bangsa.

Dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia terdapat upaya yang bisa dilakukan kaum muda agar demokrasi Indonesia bisa berada dalam tingkatan yang lebih baik, diantaranya adalah aktif untuk melek politik dan berpartisipasi dalam politik.

Keaktifan ini tidak harus dengan bergabung dengan partai politik semata dan sebatas mengikuti pemilu. Akan tetapi lebih dari itu. Kita bisa memulainya dengan cara memahami beragam isu politik yang sedang terjadi, aktif dalam kegiatan diskusi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang problematik, baik melalui tulisan ataupun sarana lainnya, seperti demonstrasi. Namun seringkali demonstrasi memiliki image negatif di mata masyarakat awam. Padahal di dalam negara demokratis, aksi demonstrasi adalah hal yang lumrah, sebagai bentuk ekspresi dari kekecewaan masyarakat. Ketika pemerintahan sudah tidak berpihak pada masyarakat, maka salah satu jalur alternatif yang dapat dipilih adalah parlemen jalanan.

Sebagai pemuda kita tidak boleh apatis ataupun anti terhadap politik. Seorang penyair berkebangsaan Jerman, Bertolt Brecht pernah mengatakan, bahwa buta yang terburuk adalah buta politik. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ditentukan oleh keputusan politik. Dari politik juga lahir anak-anak terlantar, politisi korup, dan segudang problematika lainnya.

Kita perlu bergandengan tangan bersama, bertukar gagasan untuk menghadirkan iklim politik yang lebih demokratis. Selain itu kita juga harus mengedepankan idealisme dan menerapkan politik etis dalam berjuang untuk masyarakat. Dan tidak lupa untuk mengesampingkan kepentingan pribadi serta segelintir kelompok saja. Dengan menjalankan beragam hal diatas, kita sudah berkontribusi dan memajukan demokrasi Indonesia.

Satu lagi, untuk mencapai kebaikan bersama, pemerintah juga perlu ambil bagian pada hal ini. Pemerintah harus membuka program pelatihan politik dan kepemimpinan untuk pemuda dan masyarakat Indonesia. Dan kanal ini perlu dibuka se-inklusif mungkin bagi siapa pun. Sehingga pada akhirnya bangsa ini dapat menjadi lebih maju dan sejahtera.