Indonesia Butuh Islam Tengah

Oleh Zulkifli Hasan
Ketua Umum PAN

Munculnya kelompok-kelompok yang mengandaikan Indonesia menjadi negara agama harus dicegah. Polarisasi politik agama tidak boleh mengarah pada upaya-upaya mengganti format bernegara kita. Bangunan konsep bernegara kita sudah final, Indonesia adalah negara yang beragam dan menghormati keberagaman itu.

Pikiran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama, termasuk negara Islam yang menerapkan syariat Islam sebagai landasan hukum formal negara, adalah pikiran yang usang dan tak menghargai sejarah panjang pendirian bangsa ini.

Bagi saya, upaya-upaya untuk mengganggu ideologi berbangsa dan bernegara kita, misalnya dengan menawarkan konsep khilafah Internasional, hanya dilakukan oleh mereka yang tidak mengerti duduk perkara pendirian bangsa ini.

Selain sumber daya alam yang melimpah, modal terbesar kita sebagai bangsa adalah keberagaman. Indonesia didirikan di atas rasa persatuan yang mengikat beraneka suku dengan berbagai perbedaan agama, ras dan kepentingan antargolongan. Dengan rasa persatuan itulah dulu para founding fathers and mothers kita membayangkan negeri ini sebagai tanah air yang satu dan bangsa yang satu yang memiliki satu bahasa persatuan: Indonesia. Meminjam istilah Bennedict Anderson, pada mulanya Indonesia adalah sebuah komunitas yang terbayangkan.

Melalui imajinasi keindonesiaan itu, atau boleh kita menyebutnya mimpi Indonesia (Indonesian dream), para pendiri Bangsa bergerak mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada awal abad ke-20 muncul momentum kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo (1908) dan terlaksananya Kongres Pemuda Kedua yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Di sisi yang lain, peran-peran penting kelompok Islam pada masa pra-kemerdekaan yang berusaha mewujudkan mimpi Indonesia melalui jalan pergerakan juga ditandai dengan lahirnya Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926. Tanpa mengesampingkan peran yang lain, seluruh momentum itulah yang menjadi tonggak-tonggak penting terwujudnya kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Melalui rapat-rapat PPKI dan BPUPKI, para pendiri bangsa menuliskan mimpi Indonesia itu secara lebih jelas dalam pembukaan UUD 1945 sebagai: …melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melalui teks itu kita bisa memahami platform yang dipilih, platform politik kebangsaan yang mengakomodasi perbedaan dan keberagaman. Konsensus yang pada akhirnya diejawantahkan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Dari sana kita bisa lebih memahami bahwa keberagaman bangsa Indonesia adalah fitrah yang harus kita syukuri bersama. Tidak ada pilihan lain, bagi negara dengan keberagaman yang sangat kompleks seperti Indonesia, persatuan harus dirajut. Dalam kerangka itulah para founding fathers and mothers kita menyepakati bersama Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus bernegara. Spirit persatuan di atas keberagaman itu juga yang membuat Bhinneka Tunggal Ika menjadi kalimat sakti.

Relasi Negara dan Agama

Tanpa menjadikan agama sebagai dasar negara, tidak berarti Indonesia menjadi negara yang sekular apalagi anti-agama. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ adalah bukti bahwa kesadaran beragama selalu menjadi fondasi kita dalam bernegara, sekaligus bintang penuntun dalam melaksanakan keempat sila yang lain.

Tanpa menjadikannya sebagai landasan hukum formal, agama telah menjadi falsafah dan landasan moral yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pikiran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama hanyalah menunjukkan ketidakpahaman dalam memahami falsafah bernegara kita.

Jauh sebelum hari ini saat polarisasi politik agama menguat, keutuhan persatuan pernah diuji ketika para pendiri bangsa merumuskan bentuk negara dan pemerintahan yang harus kita siapkan untuk Indonesia merdeka. Dalam sidang-sidang BPUPKI, sebagian kelompok Islam menginginkan agar Islam menjadi dasar negara. Sebuah keinginan yang wajar karena Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Melalui perdebatan Panjang, akhirnya ditemukan titik tengah dan kesepakatan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun, tetap saja rumusan Piagam Jakarta mengandung pengkhususan kepada kelompok berbasis mayoritas, yakni Islam. Keberatan muncul dari beberapa daerah. Keberatan ini berpotensi memecah Indonesia yang besar sebagai rumah bersama.

Dengan kelapangan jiwa serta keinginan kuat untuk tetap bersatu, para pendiri bangsa akhirnya mengakomodasi keberatan tersebut. Persatuan Indonesia jauh lebih penting daripada egosentrisme kelompok mayoritas tadi. Panitia Sembilan akhirnya bersepakat melakukan revisi terhadap Piagam Jakarta, yang kemudian rumusan dasarnya menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Ini menjadi common platform atau kalimatun sawa bagi keberlangsungan bangsa Indonesia yang majemuk.

Tujuh kata yang menjadi keberatan utama tokoh dari beberapa daerah adalah anak kalimat “dengan menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya,” setelah kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuh kata itu pada akhirnya dihapus sebagai bagian dari konsensus bersama.

Melalui peristiwa itu, kita bisa melihat bagaimana kelapangan jiwa para tokoh Islam seperti KH. Abdul Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Kahar Mudzakir, Kasman Singodimejo dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah.  Mereka menyadari penghapusan tujuh kalimat itu sebagai upaya memperoleh maslahat yang lebih besar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tanpa mengedepankan egosentrisme mayoritas kelompok Islam.

Melalui peristiwa itu, kita memahami bahwa para pendiri bangsa memiliki tujuan besar, yakni tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mewujud dalam sebuah konsensus bernama UUD 1945 dan Pancasila. Ini merupakan titik pijak bernegara yang mengawinkan antara nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Pancasila yang disepakati ibarat mata air keteladanan yang membawa kita pada persatuan dan perdamaian. Dihapusnya tujuh kata dari Piagam Jakarta menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memang menerapkan musyawarah mufakat (konsensus) sebagai salah satu dasar sila dalam Pancasila, yakni sila keempat.

Konsensus yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa ini berhasil mengesampingkan perbedaan dengan tujuan utama Indonesia yang damai di tengah perbedaan, adil, dan sejahtera. Boleh dikatakan lahirnya negara Indonesia ini adalah buah dari perjuangan tokoh-tokoh Islam yang memiliki wawasan dan kepribadian tengahan atau moderat. Wajah Islam seperti inilah yang sampai sekarang mampu mengatasi perbedaan di Indonesia.

Semestinya, pemikiran mengenai Islam Tengah ini pulalah yang saat ini menjadi pijakan kita berbangsa dan bernegara. Bukan Islam Kanan yang keukeuh mewujudkan negara Islam atau mengandaikan syariat Islam sebagai landasan hukum formal dalam berbangsa dan bernegara. Karena, masalahnya, Indonesia dibangun di atas keberagaman, bukan hanya satu kelompok saja.

Gagasan Tengahan

Apa itu Islam Tengah? Islam Tengah adalah perwujudan Islam yang mengedepankan moderasi yang dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang).

Kata wasathiyah diartikan juga sebagai “pilihan terbaik”. Inilah Islam yang mengedepankan prinsip ‘rahmatan lil ‘alamin’, menjadi berkah bagi sekalian alam. Meminjam istilah Buya Hamka, Islam garam yang memberi rasa, bukan Islam gincu yang sekadar memberi warna.

Spirit Islam Tengah ini sudah lama hidup di Indonesia, sejak dilahirkan oleh para pendiri bangsa, terutama para tokoh Islam yang melihat Indonesia secara utuh dan berpegang teguh pada “pilihan terbaik” atau wasathiyah.

Ajaran tentang titik tengah merupakan salah satu esensi penting dalam Islam sebagai umat tengahan (ummatan wasatha). Sementara semua perkara yang baik, sebagaimana hadits Nabi, adalah pertengahannya (khairul umur ausathuha). Menemukan titik tengah adalah ikhtiar untuk mengerjakan sebaik-baiknya perkara itu.

Pandangan dan sikap Islam Tengah ini sampai sekarang terus dihidupkan dan dikembangkan oleh mayoritas pemeluk Islam Indonesia. Ini direpresentasikan misalnya oleh dua ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, yang seolah menjadi dua sayap yang mengawal Pancasila. Saya kira, spirit Islam Tengah inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai, memiliki stabilitas politik yang baik, dan kompatibel pada ide-ide kemajuan.

Namun, harus diakui hingga saat ini masih ada kelompok Islam tertentu yang tidak setuju pada pilihan sikap moderat ini. Masih ada pihak-pihak yang mengandaikan Indonesia menjadi negara agama dengan penerapan syariat Islam sebagai hukum formal negara. Sebagian di antara mereka menawarkan khilafah, misalnya Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) yang telah menjadi oranganisasi yang dilarang pemerintah, atau kelompok lain yang memperjuangkan Islam politik sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita takaknya negara Islam di bumi Indonesia.

Bagi mereka, dihapusnya tujuh kata dari Piagam Jakarta adalah luka sejarah untuk umat Islam. Karena itu, pasca Orde Baru jatuh, misalnya, diskursus mengenai mengubah dasar negara kembali menguat, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang menginginkan negara Islam tegak. Juga kelompok yang berdiri di atas romantisme sejarah mengenai Piagam Jakarta dan berniat menghidupkannya kembali. Komitmen kita pada ideologi bangsa yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam seolah tidak mengakar di hati dan sanubari mereka, kelompok-kelompok yang meginginkan negara Islam itu.

Patut disyukuri bahwa keinginan masyarakat umum untuk membuat Indonesia tetap kondusif dan berdiri di atas semua golongan tetap kuat, sehingga tuntutan dikembalikannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam konstitusi resmi tersebut selalu kandas di tengah jalan.

Peran para tokoh agama yang memegang teguh moderasi, kelompok masyarakat sipil Islam seperti NU dan Muhammadiyah, serta partai-partai politik berhaluan nasionalis-religius sangat penting dalam menjaga bangunan Indonesia sebagai common platform yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Implementasi Perspektif Tengah

Melihat konteks sosial-politik Indonesia hari ini, saya merasa spirit Islam Tengah harus kita perkuat kembali. Aktor-aktor politik kebangsaan Islam harus berpegang teguh pada nilai-nilai ini dan menghindarkan diri dari godaan ideologi-ideologi transnasional Islam yang mencoba menawarkan konsep khilafah. Khilafah kita adalah pancasila. Situasi sosial-politik Indonesia yang belakangan terpolarisasi, harus diakui rawan disusupi ide-ide fundamentalisme Islam yang bisa merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagi saya, spirit Islam Tengah ini harus kita jadikan fondasi dan kita aktualisasikan kembali dalam tatanan kehidupan sosial kita hari ini. Lebih jauh, pandangan Islam Tengah ini harus menjadi jalan politik Indonesia ke depan, sebab Islam Tengah tidak hanya membawa misi ketuhanan, tapi juga misi kemanusiaan.

Kini, sudah saatnya kita bersama-sama membumikan kembali Islam Tengah, menjadikannya perbincangan publik Islam yang utama. Islam Tengah merupakan sebuah konsep keislaman dan jalan kebangsaan yang perlu menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berkaca dari negara-negara agama, apapun agamanya, yang lebih banyak menjadi negara gagal (failed state) di berbagai belahan dunia, mendorong gagasan Islam Tengah sebagai jalan kebangsaan merupakan tanggung jawab kolektif kita semua elemen anak bangsa. Sudah saatnya kita semua bergerak ke tengah. Tidak ekstrem kiri atau kanan.

Akhirnya, sudah saatnya kita kembali pada spirit Islam Indonesia dengan karakternya yang tengahan, yang terbukti telah berhasil mewujudkan bangunan Indonesia saat ini dan terus menjaga stabilitas serta mendorong kemajuannya.

Saya justru melihat potensi Islam Indonesia sebagai inspirasi bagi dunia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menampilkan potret stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan pelaksanaan demokrasi yang damai.

Ke depan, wajah Islam Tengah yang moderat dan inklusif ini harus terus kita dorong bersama untuk menjadi blueprint dalam cara mengelola perdamaian di atas keberagaman masyarakat Indonesia dan dunia. Dari Indonesia untuk dunia.