‘Julukan’ Bikin Pejabat Tak Tenang

Sudah tiga pejabat negara yang mandapatakan ‘julukan’ dari mahasiswa, Jokowi dengan ‘King of Lip Service’, Ma’ruf Amin sebagai ‘King of Silent, hingga Puan Maharani ‘Queen of Ghosting’. Mahasiswa dengan tingkahnya punya 1001 cara untuk memgkritisi pemerintah yang ada. Dulu saat periode SBY, mahasiswa juga melakukan aksi serupa dengan memberi julukan ‘SiBuYa’ yang ditulis di seekor kerbau.

Zaman berubah aktor-aktor politik terus berganti, tapi pergerakan mahasiswa untuk terus mengkritisi tidak berhenti. Dulu sebelum pandemi para mahasiwa turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana. Kini tidak perlu repot-repot turun ke jalan karena nantinya beresiko ditangkap saat PPKM Darurat, cukup dengan media sosial sudah membuat pejabat gentar. Dibuktikan dengan ‘julukan’ yang diberikan mahasiswa, para pejabat sibuk mengelak yaa seminimal mungkin para ‘buzzer’nya yang bergerak.

Sayangnya cara baru mahasiswa untuk memberikan ‘julukan’ mendatangkan ‘surat cinta’ atau ‘pesan whatsapp cinta’ dari pimpinan universitas. Beda rasanya dengan gerakan turun ke jalan yang kadang universitas tak peduli, kini hanya ‘julukan’ mahasiwa diminta untuk menghadap rektornya.

Kenapa sebuah ‘julukan’ berdampak signifikan bagi aktor politik, seberapa bahayanya ‘julukan’ itu?

Sebagai tokoh publik para pejabat negara perlu menjaga dan memoles ‘citra’nya, sehingga sebuah ‘julukan’ buruk yang disematkan padanya menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. Sebuah citra bagi seorang politisi menjadi sebuah nyawa untuk bisa terus berkompetisi dalam gelanggang politik yang sangat keras persaingannya.

Pencitraan tidak hanya dilakukan saat kompetisi seperti pilkada, pilgub, pilpres, tetapi citranya harus terus dijaga terlebih jika terpilih. Citra yang baik akan mendatangkan ‘kepercayaan’ dari masyarakat, tetapi jika citranya sudah buruk jangan harap kepercayaan akan didapatkan.

Selain sebuah citra yang dijaga oleh seorang politisi, penulis juga melihat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan sebuah teknik propaganda. Dalam bukunya Gun Gun Heryanto tentang Komunikasi Politik, teknik proganda ‘julukan’ disebut dengan Name Calling. Teknik ini memberi lebel buruk kepada gagasan, orang, objek atau tujuan.

Teknik ‘name caling’ memang marak digunakan untuk melabelkan seseorang atau kelompok tertentu. Sebut saja ‘cebong’ ‘kampret’ pada kontestasi pemilu untuk melabelkan salah satu pendukung pasangan calon. Atau yang ramai saat ini yakni ‘kadrun’ yang diasosiasikan bagi pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Termasuk ‘julukan’ kepada Jokowi, Ma’ruf Amin, dan Puan Maharani, mahasiswa sedang melakukan teknik propaganda tersebut.

Tren memberikan ‘julukan’ bagi pejabat publik rasanya bisa menjadi alternatif pilihan bagi mahasiswa yang saat ini sulit untuk turun ke jalan. Bukan karena takut akan tekanan dan hadangan, tapi memang karena keadaan. Media sosial menjadi ruang publik baru yang bisa dioptimalkan mahasiswa untuk terus relevan menolak penindasan dan menjadi corong perlawanan.

Penulis cuma berpesan jika nanti mahasiswa berniat memberikan ‘julukan’ kepada pejabat publik lainnya. Fokus kritiknya pada kinerja dan kualitas kerja pejabatnya. Karena sebagai pejabat publik memang mereka harus dikritik jika melakukan kesalahan dan penyelewengan.

Terlepas ada yang berseberangan dalam melihat ‘julukan’ ini sebagai simbol kritik atau hujatan. Penulis mengembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi selama ‘julukan’ tersebut sebagai bentuk kritik dari sebuah kinerja dan kualitas kerja menurut penulis sah-sah saja. Justru jika mendapatkan ‘julukan’, itu sebagai pertanda bahwa kinerjanya dan kerja pejabat tersebut sedang tidak baik-baik saja.