Kontestasi Parpol dan Relawan

Arifki Chaniago
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Pilpres 2024 Presiden Jokowi, menurut aturan konstitusi tidak boleh lagi maju sebagai calon presiden. Jokowi dengan tegas mengatakan, ikut dengan aturan tersebut, dengan tidak akan maju lagi pada periode ketiga (15/3/2021). Akan tetapi, penolakan Jokowi untuk tidak maju mendapatkan respon berbeda dari relawan politiknya, salah satunya relawan Jokowi-Prabowo (JokPro).

Relawan yang menamakan dirinya dengan nama Jokowi-Prabowo (JokPro), ingin Jokowi maju lagi, yang berpasangan dengan Prabowo di pilpres 2024. Padahal kontestasi Jokowi dengan Prabowo di pilpres 2014 dan 2019, mewarisi konflik di masyarakat, dengannya terbelah masyarakat menjadi dua kubu politik. Karena itu, pencalonan Jokowi dan Prabowo untuk Pilpres 2024, strategi penyelesaikan konflik politik di masyarakat.

Akan tetapi, masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno ke pemerintahan Jokowi, hanya menyelesaikan konflik elite pascapemilu. Kapitalisasi Pilpres 2014 dan 2019 yang membelah masyarakat, sulit menghasilkan rekonsiliasi, meskipun elite telah berdamai. Alasannya, elite bernegoisasi masuk ke pemerintahan karena diganti dengan jabatan, sedangkan masyarakat sebagai barisan pendukung saling bermusuhan demi membela calon presidennya, tak dapat apa-apa dari rekonsiliasi tersebut.

Makanya, ide relawan JokPro mencalonkan Jokowi-Prabowo, sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024, sebagai alasan menyatukan dua kubu politik masyarakat lewat pemilu tidak masuk akal. Padahal memanfaatkan dukungan Prabowo di eksekutif dan legislatif untuk berduet di Pilpres 2024,  alasan ini lebih kuat dibandingkan rekonsiliasi pendukung yang berkonflik. Pembelahan ruang publik lewat pemilu, menyatukannya tidak semudah yang dilakukan oleh elite.  Berganti kepentingan  dengan kepentingan baru,  masyarakat hanya sebagai obyek kepentingan.

Jokowi dan King Maker

Munculnya isu dukungan terhadap Jokowi kembali maju sebagai calon presiden, berbarengan dengan munculnya nama-nama bakal calon presiden seperti Prabowo, Ganjar, Anies, dan lainnya. Bakal calon presiden ini akan berkepentingan dengan Jokowi, yang berharap  Jokowi  sebagai “King Maker”. Tokoh yang memberi jalan politik untuk mereka dengan mudah memenangkan pilpres. Jokowi tidak memiliki partai politik atau sedang menjabat ketua umum partai politik. Namun, keberpihakan Jokowi terhadap calon presiden nanti akan mempengaruhi kontestasi politik.

Selain itu, Jokowi mempunyai relawan politik yang memenangkannya dua kali pemilihan presiden. Latar belakang ini lah yang menyebabkan bakal calon presiden yang akan bertarung pada 2024 menarik-narik relawan politik. Ini lah yang menyebabkan Jokowi mengumpulkan relawannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Sekretariat Nasional (Seknas) untuk meminta relawan tidak terburu-buru menentukan sikap terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 (12/6/2021).

Jokowi mengungkapkan jangan meningalkannya terlalu cepat. Pilpres 2024 masih terlalu cepat untuk dimulai. Jokowi  memahami, relawan politik inilah yang bisa memposisikannya sebagai “King Maker”. Dengan menjaga dan merawat pergerakannya agar tidak memikirkan pilpres 2024 lebih cepat. Jelas,  Jokowi punya kepentingan dengan kontestasi Pilpres 2024.

Sebagai presiden, Jokowi tentu punya kepentingan dengan presiden setelahnya. Program-program dan cita-cita yang telah dijalankannya selama dua periode pemerintahan tentu sebaiknya ada yang melajutkannya. Upaya ini baik karena memang sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan yang telah dimulainya.

Calon-calon yang akan didukung oleh Jokowi tentu tidak dengan mudah ia putuskan. Sebagai presiden yang belatar belakang PDI-P, juga didukung oleh partai koalisi yang loyal mendukung program-programnya. Jokowi akan kesulitan untuk memilih calon presiden yang akan menggantikannya.

Di internal PDI-P Jokowi dihadapkan oleh dua calon presiden potensial, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Jokowi akan kesulitan memilih jika keduanya sama-sama berkenginan untuk maju. Dukungan partai politik dan relawan Jokowi akan berbeda jika diberikan kesempatan memilih Puan atau pun Ganjar.

Institusi Relawan

Pemilu 2014 relawan politik berada di luar kekuasaan dengan tujuan mengantarkan Jokowi sebagai calon presiden. Berjalannya waktu, keberadaan relawan politik mulai masuk ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai pejabat, komisaris, dan lainnya. Kemenangan  calon presiden tidak hanya dinikmati oleh partai pengusung, akan tetapi juga oleh  relawan politik.

Relawan politik dulunya komunal yang memiliki persamaan tujuan terhadap perubahan politik. Masuk ke dalam pemerintahan dengan memperkuat jejaring kelembagaannya,  relawan yang sudah menjadi institusi akan kuat secara politik jika diaktifkan lagi.

Jokowi tentu menyadari posisinya yang tidak kuat dalam pandangan partai politik menjelang Pemilu 2024. Relawan politik menjadikan Jokowi dengan mudah bernegosiasi dengan partai politik,  memberikan “panggung” kepada calon yang diberikannya jalan. Daya tawar yang dimiliki Jokowi untuk pilpres 2024 adalah ke mana posisi politik relawan Jokowi.

Calon presiden memiliki kepentingan besar dengan keberpihakan relawan yang sudah teruji memenangkan Jokowi. Tingginya kepentingan para calon dengan relawan, keputusan dukungan  tetap berada ditangan Jokowi. Semakin tinggi kepentingan calon presiden terhadap relawan, maka semakin tinggi pula  kepentingan calon presiden dengan Jokowi.

Ini bisa menyebabkan relawan tidak disukai oleh partai politik. Pengaruh relawan berpotensi mengganggu “daya tawar” partai politik terhadap calon presiden. Relawan memiliki basis pemilih sendiri, sedangkan partai politik memiliki kepentingan dengan pemilih tersebut. Jika relawan mampu memperkuat calon dengan gerakannya. Otamatis partai politik akan sulit mengendalikan calon presiden sejak awal.

Singkat kata, pilpres tahun 2024 akan memperlihatkan kembali kontestasi antara partai politik dengan relawan. Calon presiden adalah obyeknya, sedangkan partai politik dan relawan berkompetisi sebagai subyek yang ingin terus dominan.