Menolak Wacana Kewenangan MPR dalam Menetapkan PPHN

oleh Muhammad Naufal
Alumnus Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran

Selain pakaian adat yang dikenakan oleh para pejabat pada perayaan HUT RI ke-76 kemarin. pidato Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, yang menyinggung wacana dihidupkannya kembali kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara melalui amandemen terbatas UUD 1945 pun cukup menarik perhatian.

MPR beranggapan bahwa setelah dihilangkannya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai payung untuk pembangunan dirasa menjadi titik balik kemunduran. Sebab pasca-reformasi negara kita seperti kehilangan arah dan pijakan. Sehingga, narasi pembangunan sangat bergantung kepada janji-janji politik Presiden saat kampanye.

Sontak hal ini pun cukup menarik perhatian publik. Terlebih, di tengah kondisi krisis pandemi Covid-19 ini pun, membuat publik semakin bertanya-tanya, hal apa yang melatarbelakangi urgensi atas wacana amandemen tersebut?

Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis dan berargumen mengapa kita harus menolak dan menghentikan wacana kembalinya kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara melalui amandemen UUD 1945. Setidaknya, saya memiliki dua argumen dasar yang menjadi penolakan atas wacana dihidupkannya kembali kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara tersebut. Pertama, untuk saat ini, belum ada Constitutional Moment yang mendesak untuk mengamandemen UUD 1945 dan kedua, telah bergesernya kedudukan MPR hari ini dengan sebelum amandemen UUD 1945.

Constitutional Moment

Silang sejarah konstitusi kita bertutur, amandemen konstitusi tidaklah lahir dari ruang yang hampa. Lazimnya didahului oleh suatu kejadian luar biasa yang mendesak amandemen konstitusi terjadi. Sehingga, jika ditinjau melalui sudut historis, sedikit sulit untuk membayangkan terjadinya amandemen konstitusi tanpa didahului oleh peristiwa politik yang luar biasa.

Contohnya, amandemen ke-1-4 terhadap UUD 1945 bukanlah suatu hal yang terpisah dari agenda reformasi. Bahkan, amandemen besar-besaran atas konstitusi tersebut pun dikenal dengan sebutan “reformasi konstitusi”. Kemudian, pergantian konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD RIS 1949, juga didahului oleh hasil kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara Indonesia yang sebelumnya, negara kesatuan menjadi negara serikat. Berkaca dari dua peristiwa tersebut. Sudah sangatlah jelas amandemen maupun pergantian konstitusi tidaklah lahir dari ruang hampa.

Kemudian, jika mencoba mengaitkan wacana amandemen UUD 1945 dengan konteks hari ini maka, sebetulnya belum ada peristiwa politik luar biasa untuk dijadikan alasan dalam mengamandemen konstitusi. Memang, krisis Covid-19 saat ini menciptakan kondisi krisis yang luar biasa. Hanya saja, krisis tersebut lebih mendekat kearah krisis ekonomi dan bukanlah krisis sosial dan politik.

Toh, pikiran masyarakat hari ini lebih tertuju kepada isu korupsi, krisis demokrasi, dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Ketimbang, dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama barunya yaitu, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Beda MPR Kini dan Dahulu

Sebelum amandemen konstitusi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan presiden sebagai mandataris MPR. Bahkan, MPR dijuluki sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendasari kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara (GBHN) yang akan dijalankan oleh presiden.

Tetapi, kondisi hari ini berkata lain, MPR yang kita kenal hari ini dengan MPR sebelum amandemen UUD 1945 sangatlah berbeda. Setidaknya terdapat dua perbedaan kunci yang dapat dijadikan pisau analisis dalam membaca wacana penghidupan kembali wewenang MPR dalam menetapkan haluan negara. Pertama, berubahnya kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan dan dihilangkannya kewenangan MPR untuk memilih Presiden.

Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan dipandang sebagai pantulan dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, kewenangannya dalam menetapkan GBHN, dalam kondisi tersebut masih menemukan relevansinya dan dapat dilihat sebagai Will of the people. Hanya saja, revisi terhadap pasal 1 ayat (2) UUD 1945 membuat bandul kedaulatan rakyat pun, turut bergeser. Setelah sebelumnya kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasca amandemen, kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan UUD. Sehingga, pergeseran ini menunjukkan menguatnya supremasi konstitusi dan bergesernya bandul atas MPR yang tidak lagi menjadi penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, kewenangan MPR dalam memilih Presiden sebelum amandemen, membawa dampak yang besar untuk menempatkan, presiden sebagai mandataris MPR. Hal ini dapat kita tinjau melalui penjelasan naskah asli UUD 1945 yang mengatakan “Bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis”. Kemudian, “Presiden tidak “neben”, akan tetapi “untergeordnet” kepada Majelis”.  Dua kalimat pada bagian penjelasan UUD 1945 inilah, yang menegaskan posisi MPR sebagai kekuatan utama yang berada di atas Presiden dan hal ini pun, ditegaskan lagi dengan pemilihan Presiden yang dilakukan oleh MPR.

Zaman berganti, perubahan pun terjadi. Sebagai upaya dalam memurnikan sistem presidensil, salah satu perubahan signifikan pasca reformasi ialah bergesernya bandul pemilihan presiden dari tangan MPR menuju pemilihan langsung oleh rakyat. Sebagai konsekuensi logis dari pemilihan langsung tersebut pun, Presiden tidaklah lagi subordinasi terhadap MPR. Pada titik ekstremnya, jika MPR hari ini memegang kewenangan untuk menetapkan haluan negara, justru dapat membuka kembali kotak pandora yang telah lama ditutup sejak reformasi.

Skema terburuk dengan kembalinya kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara ialah posisi presiden yang kembali menjadi subordinasi terhadap MPR dan hal ini merupakan ancaman bagi sistem presidensil. Pasalnya, sedikit sulit untuk membayangkan, kembalinya kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara tanpa dibarengi dengan posisi MPR yang kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Jika MPR tetap dengan posisinya saat ini maka sistem presidensil tetap akan berjalan. Dan kekuasaan murni ada di tangan rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Kedua argumen di atas inilah, yang kemudian membuat MPR kehilangan relevansinya dalam wacana penjemputan kembali kewenangannya dalam menetapkan haluan negara. Hari ini, MPR bukanlah lagi lembaga tertinggi negara. Lebih dalam daripada itu, MPR bukanlah lagi lembaga yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, pemilihan langsung Presiden oleh rakyat pun, semakin menegaskan posisi Presiden yang bukanlah lagi subordinasi dan bertanggungjawab secara politik kepada MPR. Melainkan, bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat.

Kalaupun, ketakutannya soal “bernegara tanpa haluan” maka para petinggi negara bisa duduk bareng berdiskusi untuk jangka panjang bangsa Indonesia. Hari ini, kita masih memiliki Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari semua skema ini penting bagi aktor politik mendukung program yang sudah dicanangkan bisa dimplementasikan dengan baik. Sehingga, rencana-rencana tersebut bukan hanya indah di dalam dokumen negara, tetapi dampaknya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.