Menyalakan Demokrasi Menjaga Konstitusi

oleh Inggar Saputra
Staf Pengajar Universitas Mercu Buana

Ujian pandemi Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya berakhir. Daerah Jawa dan Bali misalnya dimana kondisi belum sepenuhnya membaik. Kedua wilayah strategis ini masih menerapkan PPKM (Program Pembatasan Kegiatan Mikro) level 3. Di sebagian wilayah Indonesia, masyarakat yang menderita Covid-19 juga masih banyak ditemukan. Ini menandakan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sehat dan bebas virus Corona.

Sisi lain, kondisi perekonomian nasional masih terus keluar dari pusaran krisis. Masyarakat kalangan bawah masih menjerit dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi. Kasus pelanggaran protokol kesehatan banyak ditemukan sehingga terlihat pemerintah masih bingung mengambil keputusan. Sebab menekankan kesehatan dan mengabaikan ekonomi membuat rakyat berteriak lapar dan potensi anarkisme mudah terjadi.

Di tengah belitan ekonomi dan kesehatan yang terus terjepit. Manuver politik untuk mendorong Presiden Jokowi menjabat tiga periode terus bergulir. Kaum politisi di Senayan bersama deretan pengamat di belakangnya terus mengompori masyarakat agar mendukung gagasan ini. Alasan paling logis yang muncul, negara dalam kondisi darurat sehingga diperlukan dorongan Presiden menambah masa jabatannya. Mereka seolah yakin penyebaran virus Corona masih lama sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi kondisi tersebut.

Gagasan ini meski sangat abstrak, jelas menjadi bukti lemahnya kepekaan para pemimpin politik terhadap kondisi masyarakat. Mereka seakan menutup mata bagaimana di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, kepentingan kelompok lebih diutamakan. Tidak terlihat keberpihakan mereka terhadap kondisi rakyat yang sedang kesulitan sosial-ekonomi akibat ujian virus Corona.

Alih-alih berlindung di balik kepentingan rakyat, justru terlihat ambisi mereka ingin lebih lama dalam memegang kekuasaan. Kekuasaan yang menjebak, sebab perpanjangan masa jabatan presiden akan berdampak efek lanjutan. Para politisi di Senayan berpotensi mengubah aturan untuk memperpanjang masa jabatan mereka di parlemen. Ini menandakan kondisi ketidakpuasan mereka terhadap kekuasaan yang ingin terus diperpanjang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Di tengah gaung mendorong Presiden Jokowi tiga periode, penolakan masyarakat terus bergulir. Persepsi masyarakat itu terlihat dari survei Indostrategik, dimana 80,7 persen responden tidak setuju wacana presiden tiga periode. Survei dilakukan terhadap 2400 responden di 34 provinsi pada kurun waktu 23 Maret sampai 1 Juni 2021. Lemahnya dukungan atas wacana ini tergambar hanya 7,4 persen responden menyetujui wacana kontroversial ini.

Menanggapi survei yang mencerminkan suara masyarakat Indonesia, kaum muda perlu melihat secara kritis wacana Presiden Jokowi menjabat tiga periode. Kaum muda perlu memahami wacana ini merupakan upaya membentuk kekuasaan yang oligarkis. Padahal watak oligarkis bertentangan dengan semangat demokrasi yang berorientasi kepada pengarusutamaan kepentingan rakyat. Membiarkan sekelompok elit menumpuk kekuasaan akan melemahkan spirit perjalanan demokrasi di negeri ini.

Kekuasaan yang absolut dan dipegang terlalu lama berpotensi mengerdilkan hukum sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Memaksakan presiden memperpanjang jabatan akan bertabrakan dengan UUD 1945. Apalagi konstitusi sudah menegaskan masa jabatan presiden selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan. Mengherankan sekali jika memaksakan perpanjangan masa jabatan dengan alasan pandemi Covid-19 belum usai.

Jika ditarik hubungan masa jabatan presiden dengan demokrasi, sejatinya pembatasan masa jabatan merupakan ikhtiar pasca reformasi. Pembatasan kekuasaan sangat penting dalam berdemokrasi agar kita tidak kembali mengulang masa Orde Baru. Di masa itu kita melihat bagaimana kekuasaan yang terlalu lama berpotensi merusak sistem demokrasi dan melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menggurita. Kompetisi politik berjalan tidak adil karena adanya kekuasaan yang terlalu kuat sehingga mengganggu sirkulasi kepemimpinan politik di Indonesia.

Perlu juga dicermati pelanggaran etika politik di balik wacana kontroversial memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ini. Semakin lama suatu kekuasaan melahirkan penumpukan sumber daya dan menciptakan pemerintahan yang absolut (Gaffar, 2021) Secara etika, ini akan merusak kredibilitas seorang pemimpin sebagai sosok yang seharusnya menjadi pionir dalam ketaatan terhadap konstitusi. Resiko secara etika politik, kita akan disuguhi pemandangan kaburnya semangat menjadi bangsa yang reformis dan demokratis.

Untuk itu, kaum muda perlu secara kolektif menyampaikan pandangan bahwa Indonesia berdiri sebagai negara hukum dan demokrasi. Semangat menegakkan hukum ditunjukkan keseriusan menjaga UUD 1945 sebagai konsensus bersama bangsa Indonesia. Sedangkan semangat demokrasi harus dijaga dengan mengutamakan suara masyarakat, terpenuhinya etika politik dan keteladanan kepemimpinan politik dari pemimpin bangsa. Kita tentu berharap wacana ini dihentikan dan pemimpin bangsa lebih berfokus kepada masalah fundamental bangsa agar krisis akibat pandemic Covid-19 segera berakhir.