Menyoal Wacana Dwi Fungsi TNI – Polri Jilid II

Oleh Alfitra Akbar
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Pemerintah melalui pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menyatakan akan membuka opsi bagi TNI-Polri untuk menjadi penjabat (Pj.) kepala daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Terkait hal ini, pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengingatkan pemerintah agar tidak mengangkat anggota TNI dan Polri aktif sebagai penjabat gubernur jelang Pilkada Serentak 2024. Djohan menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tegas mengatur penunjukan penjabat kepala daerah.

UU tersebut menyebutkan bahwa penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya. Adapun, penjabat bupati dan wali kota diharuskan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Hal yang sama diungkap Wakil Ketua MPR-RI sekaligus ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang memaparkan bahwa perwira TNI – Polri aktif tak dimungkinkan jadi penjabat kepala daerah. Lebih lanjut Zulkifli mengatakan bahwa jika ada perwira aktif yang ditunjuk maka Ia harus mengundurkan diri.

Menanggapi wacana ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mengkhawatirkan upaya pemerintah membuka opsi bagi TNI- Polri menjadi Pj. kepala daerah akan menghidupkan kembali peran dwi fungsi ABRI yang telah dihapus sejak adanya Reformasi.

Lalu, jika secara tegas telah dilarang oleh UU, mengapa pemerintah masih membuka peluang untuk menunjuk perwira aktif menjadi Pj Gubernur?

Ada Celah Hukum

Seperti yang diketahui pemerintah beberapa kali pernah menunjuk perwira TNI-Polri sebagai Pj. kepala daerah – misalnya Mayjen TNI Soedarmo yang menjadi Pj. Gubernur Aceh (2016-2017) dan Irjen Carlo Tewu yang menjadi Pj. Gubernur Sulawesi Barat (2016-2017).

Terkait hal ini, muncul sebuah pertanyaan. Mengapa perwira TNI-Polri masih bisa ditunjuk menjadi Pj. Gubernur? Merujuk pada penunjukan Mayjen TNI Soedarmo dan Irjen Carlo Tewu sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengatakan penunjukan keduanya telah sesuai aturan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Dua orang itu menurut Benni saat ditunjuk telah dialihkan statusnya menjadi pejabat pimpinan tinggi madya di Kemendagri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menyebut ada celah hukum yang membuat perwira TNI dan Polri bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024.

Khoirunnisa mengatakan pasal 210 UU Pilkada tidak menyebut rinci kriteria penjabat kepala daerah. Pasal itu hanya menyebut penjabat gubernur berasal dari pimpinan tinggi madya, sedangkan penjabat bupati dan wali kota berasal dari pimpinan tinggi pratama.

“Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya. Adapun, penjabat bupati dan wali kota diharuskan berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama” (Pasal 210, UU Pilkada)

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit madya dan pratama itu ke siapa, sehingga tidak ada kalimat yang secara gamblang melarang perwira aktif untuk menjadi Pj kepala daerah.

Di sinilah celah tersebut terlihat. UU Pilkada hanya mensyaratkan penjabat kepala daerah berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya tanpa secara jelas menyebutkan larangan atas perwira TNI-Polri aktif untuk menjabat. Sehingga tidak mengantisipasi jika para perwira TNI-Polri tersebut dipindah atau dialih-statuskan menjadi pejabat pimpinan tinggi madya di kementerian terkait seperti dalam kasus diatas.

Ditambah menurut pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan celah tersebut juga terdapat dari UU TNI – Polri. Menurutnya ada aturan-aturan yang dari UU tersebut yang memperbolehkan perwira TNI-Polri memangku jabatan sipil tertentu.

Hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI yang menyatakan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, dan Mahkamah Agung.

Lalu, jika benar nantinya akan ditunjuk perwira TNI – Polri menjadi Pj kepala daerah apa dampaknya bagi kita?

Kemunduran Demokrasi?

Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century memetakan gelombang demokratisasi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama terjadi sejak tahun 1828 – 1926. Gelombang kedua dan ketiga terjadi pada tahun 1943 – 1962 dan 1974 – (unknown).

Lebih lanjut Huntington telah memprediksi bahwa akan ada tren penurunan setelah gelombang ketiga demokratisasi. Ia menyebut selalu ada “gelombang balik” setelah adanya gelombang demokratisasi.

Meresons hal tersebut, Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment memberikan afirmasi terhadap prediksi gelombang balik ketiga Huntington. Dalam temuan Fukuyama, sejak pertengahan tahun 2000-an, tren demokratisasi telah berbalik dan negara demokrasi jumlahnya telah menurun.

Dalam konteks Indonesia, hal tersebut mungkin saja relevan. Hasil studi dari lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengemukakan bahwa ditemukan tanda-tanda pelemahan demokrasi di semua negara demokrasi, termasuk Indonesia.

Temuan ini sedikit banyak beririsan dengan catatan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2020, yang memperlihatkan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari skor 6.48 menjadi 6.3, yang mana ini merupakan posisi terendah dalam 14 tahun terakhir.

Kembali ke dalam konteks ini wacana menunjuk perwira aktif menjadi Pj kepala daerah bisa dinilai merupakan sebuah indikator dari kemunduran demokrasi.

Demokrasi dalam konteks Indonesia, sesuai amanat reformasi mensyaratkan adanya garis pembatas yang jelas antara sipil dan militer. Dengan kata lain, ada pembatasan peran militer untuk masuk ke ranah sipil

Koesnadi Kardi dalam tulisannya yang berjudul Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia menyebutkan alasannya, hubungan sipil-militer yang idealis mengharuskan militer berada di bawah kontrol otoritas sipil

Hal senada diungkap Richard H. Kohn, sejarawan militer Amerika, dalam tulisannya yang berjudul An Essay on Civilian Control of the Military menyampaikan bahwa kontrol sipil diperlukan agar suatu negara dapat berjalan pada nilai dan cita-cita yang dibangun berdasarkan keinginan mayoritas rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Golongan yang dimaksud Kohn di sini tentunya adalah militer. Kontrol sipil sangat fundamental perannya dalam menjaga demokrasi.

Menunjuk perwira akif untuk menjadi Pj kepala daerah jelas tidak mencerminkan kontrol sipil, keberadaanya justru dapat menjadi tanda pelemahan demokrasi seperti apa yang disebut oleh Huntington sebagai “gelombang balik” demokratisasi menuju kemunduran demokrasi.

Pada akhirnya keputusan terkait penunjukan perwira aktif TNI – Polri untuk menjadi Penjabat (Pj) kepala daerah kembali ke pemerintah. Kita sebagai masyarakat sipil hanya bisa mengamati sambil berharap bahwa para elite di pemerintahan agar tidak mengabaikan amanat reformasi tersebut.