Pentingnya Kepercayaan Publik Bagi Jokowi

Penulis:

Moh Ridwan Litiloly, Fungsionaris PB HMI 2021-2023

Hubungan pemerintah dengan masyarakat tidak sekedar hubungan dalam konteks kekuasaan semata, pemerintah adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sebuah pemerintahan merupakan sumber kekuatan dalam membangun sebuah sistem ketatanegaraan yang konstruktif, efisien dan efektif.

Selain sebagai sumber kekuatan, kepercayaan masyarakat khususnya bagi negara-negara penganut demokrasi juga berperan dalam memberikan legitimasi kepada seseorang atau kelompok dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Tentu saja dengan melewati berbagai proses konstitusional. Seperti menang di pemilu, yang membuat kepala negara diberikan amanah dari rakyat untuk mewakili dirinya menjadi seorang pemimpin. Kepercayaan publik menjadi penentu bagi para pemimpin untuk melegitimasikan kepemimpinannya. Kita bisa lihat terpilihnya Jokowi sebagai presiden selama dua periode ini menandakan kepercayaan publik terhadapnya. Namun, memang tak mudah di saat pandemi ini banyak kepala negara yang diuji kelihaiannya dalam memimpin dan menentukan nasib rakyat di tengah gempuran virus mematikan covid-19. Bagaimana pemerintah Jokowi mengatasi persoalan ini dengan membangun kepercayaan publik di saat pandemi? Ini menjadi tantangan bagi pemerintah.

Kepercayaan Kepada Jokowi Turun

Data yang dirilis oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan terjadi angka penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam mengatasi pandemi. Rilis yang disampaikan secara daring pada minggu 18 juli 2021 ini menunjukan ada trend penurunan selama enam bulan terakhir menjelang diberlakukannya PPKM Darurat.

Survei ini dilakukan dengan metode simple random sampling, mengambil 1.200 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei sekitar kurang lebih 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, hanya 4,9 persen responden yang merasa sangat puas dengan kinerja Jokowi menangani Pandemi. Ada 59,6 persen responden puas. Ada 31 persen responden yang merasa kurang puas dan 6,1 persen sangat tidak puas.

Dari data tersebut menunjukan bahwa dalam rentang waktu 6 bulan kinerja presiden dianggap turun dari 65,5% di bulan Agustus 2020 hingga 59,6% di bulan Juni 2021. Tetapi sebenarnya mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja presiden dalam menangani wabah Covid-19. Walaupun trendnya mengalami penurunan. Ini artinya, kepercayaan publik menjadi hal penentu dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada masyarakat. Jika kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berpihak ke masyarakat, secara otomatis publik akan menilainya.

Tahmina Ferdous Tanny dan Chowdhury Abdullah Al-Hossienie melalui tulisannya Trust in Government: Factors Affecting Public Trust and Distrust dikutip dari Pinterpolitik.com, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik muncul akibat kinerja pemerintah. Jika kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bisa jadi masyarakat mengalami “ketidakpercayaan” pada laku kebijakan pemerintah. Ini bisa dilihat dari berbagai kasus yang mengemuka seperti buruknya performa ekonomi, korupsi, pelanggaran checks and balances, dan sebagainya. Fenomena inilah yang akan menimbulkan “distrust” yang akan berakibat pada sikap skeptisisme, ketakutan, sinisme, dan kewaspadaan.

Pentingnya Komunikasi Publik

Kepercayaan publik terhadap pemerintah mesti menjadi perhatian serius dan tidak bisa disepelekan. Maka memelihara kepercayaan publik adalah hal yang bersifat penting dalam bentuk komunikasi yang terarah dan terukur. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menghadapi resistensi di tengah masyarakat.

Kita bisa lihat beragam komentar yang dikeluarkan pejabat negara seakan-akan tidak terkoordinasi dengan baik. Pejabat ini berkata A, dan pejabat lain berkata B. Kesimpangsiuran informasi dan komunikasi yang dilakukan para pejabat bisa memunculkan dinamika di lapangan. Dalam komunikasi pemerintah seharusnya memiliki koordinasi satu pintu, siapa yang berhak untuk berbicara soal penanganan wabah covid-19. Siapa Menteri yang ditunjuk untuk berbicara soal ekonomi dan lain sebagainya.

Catatan lainnya adalah, ketika kebijakan yang dikeluarkan kerapkali tidak konsisten dalam pelaksanaan di lapangan. Kerap menggunakan istilah-istilah yang berubah-ubah dan menyulitkan. Kemudian pada tahap implementasi di lapangan, suka diinterpretasikan lebih oleh apparat lapangan dengan tindakan yang dehumanisasi – jalur kekerasan.

Padahal publik memiliki ekspektasi yang lebih dan percaya bahwa pemerintah bisa mengeluarkan mereka dari krisis kesehatan ini. Jika pemerintah bisa memelihara komunikasi yang baik dengan mengedepankan empati sebagai solusi menghadapi situasi ini.

Dengan begitu pemerintah bisa membangun kesadaran publik dan mengubah perilaku masyarakat untuk keluar dari zona pandemi. Perubahan perilaku ini mesti melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif dan masif.